Menggagas Pendekatan Kerangka Lanskap dalam Upaya Peningkatan Produktivitas Kakao Indonesia

Menggagas Pendekatan Kerangka Lanskap dalam Upaya Peningkatan Produktivitas Kakao Indonesia

Jakarta, 30 September 2021—Saat ini, kegiatan keberlanjutan tidak seharusnya lagi berada dalam ruang hampa. Di setiap wilayah target, ada banyak komoditas, kepedulian lingkungan, perusahaan, organisasi, dan entitas publik. Semua komponen ini dalam satu yurisdiksi yang disebut sebagai lanskap. Ketika kolaborasi yurisdiksi dibangun secara strategis, dimungkinkan untuk menghasilkan sinergi yang memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, pemangku kepentingan swasta dan publik, dan lingkungan itu sendiri, sekaligus menciptakan lingkungan investasi yang menarik. Pada titik itu, diskusi beralih dari komoditas berkelanjutan ke kawasan berkelanjutan. Dan Ini adalah tataran idealnya.

Anggota Cocoa Sustainability Partnership (CSP) dan pemangku kepentingan dari wadah pertanian lainnya telah terlibat bersama dalam upaya menciptakan dan mempertahankan kolaborasi tingkat lanskap tersebut. Inisiatif ini adalah jalan menuju pencapaian tujuan keberlanjutan, tetapi juga adalah upaya yang menantang. Salah satunya adalah kenyataan bahwa setiap yurisdiksi, atau lanskap, berbeda satu sama lain dengan keragaman pemangku kepentingan yang unik, kepentingan lokal, strategi pemerintah, dan masalah lingkungan. Dengan demikian, keterlibatan dalam pendekatan lanskap untuk keberlanjutan memerlukan pertimbangan lokal, berbeda dengan pendekatan sepihak di mana elemen program dapat direplikasi secara adil dari satu area ke area berikutnya. Dengan kata lain, tidak mungkin membuat sebuah pedoman pendekatan bentang alam yang komprehensif dengan spesifikasi tingkat tinggi yang bisa diterapkan oleh para pelaksana.

Kabar baiknya adalah bahwa ada hal-hal yang dapat kita lakukan untuk membantu meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan upaya lanskap para pemangku kepentingan pertanian. Dengan pemikiran ini, CSP mengundang para pemangku kepentingan dari berbagai platform komoditas untuk berpartisipasi dalam Lokakarya Kolaborasi Kerangka Lanskap Berkelanjutan di Wilayah Produksi Kakao Indonesia.

Lokakarya ini dilaksanakan guna membagi pengetahuan dan pengalaman dalam penerapan inisiatif-inisiatif pendekatan lanskap, mencari kesamaan yang bisa membantu pelaksanaan kerangka lanskap di masa mendatang, dan untuk memicu munculnya kolaborasi lintas sektoral yang baru dan mengembangkan inisiatif yang ada. Lokakarya ini dilaksanakan pada tanggal 30 September 2021 dengan metode daring yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan di sektor kakao Indonesia, dan juga beberapa perwakilan pemerintah nasional dan daerah. Dan keseluruhan sesi lokakarya ini dimoderasi oleh Jeremy Hicks.


Dalam paparan pembukanya, Wahyu Wibowo, Direktur Eksekutif CSP menyampaikan bahwa salah satu tujuan pelaksanaan lokakarya ini adalah untuk mendiskusikan bagaimana mengembangkan sebuah konsorsium, koalisi, aliansi, atau bentuk kemitraan lainnya yang akan mendorong keberlanjutan di sektor kakao dengan pendekatan kerangka lanskap. "Beragam metode dan pendekatan bisa saja diterapkan, namun komitmen para pihak sangatlah diharapkan untuk mencapai sebuah tujuan yang bisa terukur, dan tujuan penerapan pendekatan lanskap haruslah memberikan manfaat bagi semua pihak. Oleh karenanya, pembelajaran yang diperoleh selama ini sangatlah penting untuk memperlihatkan bagaimana pendekatan ini berfungsi dan memainkan perannya," tambahnya.

Nassat Idris, Direktur Program di Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH), menyampaikan paparannya tentang bagaimana penerapan di lapangan dalam mendukung produksi berkelanjutan, perlindungan hutan, dan inklusivitas sosial. Ia juga menjelaskan bahwa isu keberlanjutan untuk konteks Indonesia adalah deforestasi dan degradasi hutan mangrove, kemiskinan adalah risiko tertinggi kesepuluh di Indonesia, rendahnya produktivitas petani rakyat, dan beberapa spesies konservasi utama lainnya. "Tanaman kakao bisa menjadi komponen sangat significant dalam lanskap, namun hal tersebut tergantung pada pemanfaatan lahan secara maksimal dan faktor ekologi lainnya yang harus diutamakan ketika memutuskan jenis komoditas yang akan dikembangkan. Namun dalam beberapa kasus, kakao bisa menjadi solusi terbaik dalam wilayah boleh atau tidak boleh dengan sektor kelapa sawit, dan bisa juga menjadi bagian dari solusi bagi penghidupan masyarakat. Meskipun demikian, ada banyak faktor yang berperan dalam mencapai tujuan yang ada karena hal tersebut berkaitan erat dengan infrastruktur, rantai pasok, dan komitmen pembeli. Sehingga, yang kita butuhkan sekarang ini adalah sebuah proses multi-pihak dalam melihat kesempatan dan juga bisa diterjemahkan menjadi skala proyek," jelas Nassat Idris.

Betha Lusiana, Koordinator Proyek SFITAL yang dilaksanakan oleh World Agroforestry (ICRAF) di Indonesia, menjelaskan tentang pendekatan yurisdiksional untuk lanskap kakao berkelanjutan dengan memanen hasil pembelajaran dari proses implementasi di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Sustainable Farming in Tropical Asian Landscapes, atau SFITAL, didesain dengan tiga strategi utama, yakni pengembangan karakteristik lanskap kabupaten berdasarkan analisis spasial dan statistik dengan desa sebagai unit analisis. Strategi selanjutnya adalah tipologi yang didesain dengan mempertimbangkan variabel spasial yang ada dan mewakili potensi manfaat ekosistem dan potensi produksi, dan verifikasi petani berdasar pada survey rumah tangga, diskusi terarah di tingkat komunitas, pemetaan pemangku kepentingan dan kajian pustaka tentang rantai pasok dan rantai nilai kakao. Strategi lainnya adalah membangun proses konsultasi dengan pemerintah lokal, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan mitra liannya yang telah bekerja di wilayah tersebut, yang sebagian besar adalah anggota Gugus Tugas Kakao Berkelanjutan. "Ada pendekatan yurisdiksional terhadap keberlanjutan, dan juga ada pendekatan yurisdiksional terhadap pemasokan komoditas. Dengan pemasokan komoditas, saya menganggap bahwa kita semua ingin berfokus pada komoditas tertentu ketika mengimplementasikan sebuah pendekatan yurisdiksional. Namun secara umum, pendekatan ini bisa diterapkan secara lintas komoditas. Hal pentingnya adalah menentukan apa yang menjadi tujuannya. Dikatakan lintas sektoral jika pendekatan ini berkaitan dengan komoditas. Namun jika berhubungan dengan konservasi, maka pendekatan ini bisa dilaksanakan di tingkat lanskap," Betha Lusiana menjelaskan.

Sebagai perwakilan Proforest, Mike Senior sebagai Deputi Direktur Konservasi dan Penggunaan Lahan, dan didampingi oleh Rifat Aldina sebagai Manajer Program di Indonesia, menjelaskan tentang kegiatan pelingkupan lanskap di Sulawesi Selatan. Pada sesi ini, Proforest merekomendasikan hasil pembelajaran yang diperoleh dari Kabupaten Luwu dan Kabupaten Pinrang yang bisa mewakili kabupaten yang paling berpengaruh dalam memprioritaskan pengembangan inisiatif lanskap. Hal ini didasarkan pada wilayah produksi kakao yang tinggi, jumlah desa petani kakao yang luas, dan wilayah dengan potensi hutan Stok Karbon Tinggi (HCS) dan hutan Nilai Konservasi Tinggi (HCV). Selain itu, Kabupaten Sidrap dan Kota Palopo sebagai wilayah tetangga dengan pendekatan lanskap yang lebih besar, dan ada inisiatif yang berfokus untuk mendukung perbaikan penghidupan petani sementara stabilisasi perlindungan hutan dengan konservasi dan restorasi. "Akan lebih baik jika para pemangku kepentingan di Indonesia memutuskan pendekatan terbaik yang ada, sehingga dialog seperti ini akan menjadi penting untuk menarik perusahaan, masyarakat sipil, organisasi dan pemerintah lokal untuk membangun proses diskusi prioritas tersebut. Model Cocoa Forest Initiative akan bermanfaat dalam memulai pengembangan tujuan nasional dan kemudian bisa diarahkan ke tingkatan selanjutnya yakni mencoba menerapkan aktivitas dengan menggunakan yurisdiksional lanskap," kata Mike Senior.