Percepatan Pengumpulan Data dan Proses Input untuk Pupuk Kakao Khusus Bersubsidi
Poso, 24 Juni 2019 — Sebagai hasil dari pertemuan internal, Direktorat Jenderal Infrastruktur dan Fasilitas Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia akan memulai distribusi pupuk khusus kakao bersubsidi di beberapa kabupaten di Sulawesi selama tahun fiskal 2019 sebagai uji coba . Dan untuk memberikan bantuan dan memastikan persiapan distribusi ini, Kemitraan Keberlanjutan Kakao akan melakukan serangkaian kunjungan ke pemerintah tingkat kabupaten terpilih. Selanjutnya, kunjungan ini juga bertujuan untuk membangun koordinasi rencana kebutuhan definitif Kelompok (RDKK) di masing-masing kabupaten.
Kunjungan dimulai di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Anggota tim Kemitraan Keberlanjutan Kakao disambut oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Poso, Suratno, SP., M.Si. dan staf. Rapat koordinasi juga dihadiri oleh Ir. Fabian Amir Djafar, M.Si. sebagai Kepala Unit Perkebunan, dan Alpius Lampelulu, SP., M.Si., sebagai Kepala Infrastruktur Pertanian dan Fasilitas Dinas Pertanian Kabupaten Poso. “Pada saat ini, staf penyuluh pertanian sedang memasukkan dan menyusun data RDKK di tingkat desa, dan sebagian besar data telah dimasukkan ke dalam sistem perekaman RDKK online,” sebagaimana disebutkan oleh Suratno, SP., M.Si. selama pertemuan. Proses penyusunan dan pencatatan kebutuhan kelompok tani ini untuk pupuk spesifik kakao bersubsidi akan diselesaikan pada Juni 2019, sebagai dateline Kementerian Pertanian Indonesia.
Di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, anggota tim Cocoa Sustainability Partnership juga melakukan pertemuan koordinasi dengan pemerintah provinsi. Ir. Maya Malania Noor, MT., Sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah, dan Ir. Mulyadi, M.Si., Kepala Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, dan staf menyambut anggota tim untuk rapat koordinasi. “Kami sepenuhnya mendukung implementasi program ini, dan kebijakan ini akan memberikan manfaat langsung kepada petani kakao di wilayah kami. Setelah pertemuan, kami akan mengoordinasikan semua pemerintah tingkat kabupaten dan kantor penyuluhan pertanian untuk mempercepat proses pengumpulan RDKK di tingkat kabupaten, ”kata Ir. Maya Malania Noor, MT.
Kunjungan juga dilakukan di beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan selama kunjungan, antusiasme pemerintah daerah untuk sektor perkebunan relatif tinggi. Di Kabupaten Luwu Utara, Kepala Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara menyatakan bahwa program ini sangat diharapkan oleh petani kakao untuk diimplementasikan, dan sebagai salah satu daerah produksi kakao di Indonesia, proses pengumpulan RDKK dan memasukkan ke dalam sistem online akan diselesaikan sesegera mungkin. Selain itu, di Kabupaten Luwu, Kemitraan Keberlanjutan Kakao juga disambut oleh Kepala Unit Perkebunan, dan Kepala Unit Infrastruktur dan Fasilitas Pertanian Kantor Pertanian Kabupaten Luwu, dan staf mereka.
Seperti di Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur, kantor pertanian dan perkebunan akan mengumpulkan data dengan membangun koordinasi antara PT. Mars yang bekerja di daerah-daerah ini untuk memeriksa data di lapangan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan terkandung dengan data nyata petani kakao, dan kesiapan lahan untuk kegiatan pemupukan.
Data yang dikumpulkan dari rencana kebutuhan definitif kelompok untuk pupuk spesifik kakao bersubsidi akan dijadikan dasar Kementerian Pertanian dalam memberikan jumlah dan volume alokasi anak perusahaan untuk pupuk spesifik kakao kepada petani kakao di beberapa daerah di Indonesia, dan juga sebagai referensi bagi Pupuk Indonesia untuk menghasilkan volume pupuk. Secara berkala, Kemitraan Keberlanjutan Kakao akan memeriksa proses pengumpulan data di beberapa kantor pertanian dan perkebunan tingkat kabupaten untuk memastikan bahwa alokasi pupuk spesifik kakao bersubsidi telah memenuhi jumlah dan tingkat volume untuk tahun fiskal 2019. (CSP / AH )